Kementerian Kominfo Siapkan Perubahan Kedua Permen Kominfo No. 13 Th 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Kementerian Kominfo Siapkan Perubahan Kedua Permen Kominfo No. 13 Th 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Siaran Pers No. 2/HM/KOMINFO/01/2021

Senin, 4 Januari 2021

Tentang

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Perubahan Kedua atas PM Kominfo No. 13 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Jakarta, - Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menyiapkan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kominfo No. 13 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.  

RPM Jasa Telekomunikasi disusun dalam rangka menyelaraskan beberapa ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Kominfo No 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (PM 13/2019) dengan Undang - Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) beserta peraturan pelaksanaannya yang saat ini sedang disusun.

Berdasarkan analisis Risk Based Approach (RBA) yang telah dilakukan dalam penyusunan RPP NSPK Perizinan Berusaha sebagai pelaksanaan dari UU CK, perlu dilakukan penyesuaian istilah dan proses perizinan. Hasil analisis menunjukkan  

beberapa perizinan berusaha sektor jasa telekomunikasi tidak harus diitetapkan dengan Izin Penyelenggaraan, namun cukup dengan pemenuhan standar dan Nomor Induk Berusaha, seperti jenis kegiatan usaha jasa telekomunikasi berupa jasa panggilan premium (premium call), jasa konten SMS Premium, dan jasa panggilan terkelola (calling card).

Sementara itu ada kebutuhan, pengalihan kewenangan/tugas Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang tercantum di PM 13/2019 pasca dibubarkannya BRTI melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020.

Dalam Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Perubahan Kedua atas PM Kominfo No. 13 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi juga ditambahkan beberapa ketentuan baru sebagai berikut:

  1. ketentuan pelaksanaan SMS blast untuk keperluan pemerintah. 

  2. pengaturan jasa telekomunikasi baru sebagai akibat perkembangan teknologi dan inovasi yang banyak dimintakan oleh Pelaku Usaha.
  3. ketentuan penerimaan panggilan VoIP dari luar negeri untuk menghindari fraud, pengalihan trafik dan penipuan. Penerimaan panggilan VoIP ini merupakan penerimaan pendapatan Pelaku Usaha yang di dalamnya ada penerimaan negara.
  4. ketentuan penjualan konten digital oleh operator selular melalui mekanisme pemotongan pulsa agar ada kepastian bagi pengguna dan operator dan menjaga pertumbuhan konten lokal.
  5. ketentuan kewajiban pengenaan BHP terhadap penyelenggara layanan call center yang memberikan layanannya dengan tidak menggunakan nomor akses call center (nomor akses call center dimiliki oleh instansi pemerintah/BUMN) dalam rangka kepastian hukum dan kemudahan pengawasan dan pengendalian.
  6. ketentuan pelaksanaan pusat monitoring telekomunikasi dan pengumuman hasil monitoring kualitas layanan yang dilakukan pernerintah dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan yang disusun dalam RPP Pelaksanaan Bidang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran sebagai peraturan pelaksanaan UU CK. 

RPM Jasa Telekomunikasi tersebut telah disertai dengar rancangan Peraturan Dirjen PPI sebagai ketentuan teknis dari PM Jasa Telekomunikasi yang berisi ketentuan penyelenggaraan kategori layanan jasa, parameter standar kualitas layanan (QoS), dan metode evaluasi/monitoring penyelenggaraannya.

Guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Perubahan Kedua atas PM Kominfo No. 13 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi itu, Kementerian Kominfo melakukan konsultasi publik. Masukan atau tanggapan dapat disampaikan melalui email subditjastel@mail.kominfo.go.id

 selama 7 hari kalender dari tanggal 

4 Januari s.d. 11 April 2020

.

Sumber:

 Biro Humas Kementerian Kominfo

Jakarta
Nisa

Nisa

Next Article

Johnny Gerard Plate: ASN Kominfo di 2021...

Related Posts

Peringkat

Profle

Ratna Palupi

Nisa

Nisa

Postingan Bulan ini: 49

Postingan Tahun ini: 98

Registered: Dec 21, 2020

Nopri

Nopri

Postingan Bulan ini: 21

Postingan Tahun ini: 21

Registered: Feb 4, 2021

Didi Someldi Putra, S.AP

Didi Someldi Putra, S.AP

Postingan Bulan ini: 14

Postingan Tahun ini: 17

Registered: Jan 25, 2021

Putra

Putra

Postingan Bulan ini: 12

Postingan Tahun ini: 12

Registered: Feb 4, 2021

Profle

Linda sari

Satu Unit Rumah di Desa Periangan Baru Hangus Terbakar
Kepala SMAN 2 Lengayang Gunakan Uang Komite Untuk Biaya Perjalanan Dinas
Info Program SPP UPK Mandiri Lengayang Tak Tepat Sasaran Beredar, Pengurus Enggan Diwawancarai
Pelajar di SMAN 2 Sutera Bayar Gaji Guru Hingga Transportasi Anggota Komite

Follow Us

Recommended Posts

Saat Pimpin Musrenbang Tingkat Kec.Bogor Barat, Ini Pesan Bima Arya
Pelanggar Protokol Kesehatan di Kota Bogor Bisa Dipidana
Genap-Ganjil di Kota Bogor Diperpanjang , Berikut Aturannya
Kabupaten Bogor Dipilih Jadi Penyelenggara Program Sekolah Penggerak Tahap Awal    
Pengantar Kerja Dituntut Manfaatkan Kemajuan Teknologi Digital